Kalurahan Tepus

Calon lokasi KDMP Kalurahan Tepus di Trombolo Blekonang I masuk dalam LP2B dan LSD

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id) – Demi perlindungan lahan pertanian, selama ini Pemerintah menetapkan kategori lahan pertanian menjadi dua yakni Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Keputusan diambil oleh Kementerian ATR/BPN untuk menjaga ketersediaan pangan. Karena, jika sudah menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya, kecuali dengan mengganti lahan tersebut dengan tingkat produktivitas yang setara. Berdasarkan penetapan terbaru pada bulan Maret 2025, ke depannya tidak hanya sawah teknis yang akan ditetapkan menjadi LP2B melainkan lahan sawah tadah hujan turut dijadikan LP2B. Lahan sawah tadah hujan, meskipun tidak produktif untuk padi, bisa untuk tanaman lain yang lebih sesuai dengan ketersediaan air.

Lalu apa Beda LP2B dengan LSD? LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) merupakan dua konsep yang dirancang pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Landasan utamanya ialah Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Meskipun keduanya bertujuan melindungi lahan pertanian, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara LP2B dan LSD.

Definisi dan Ruang Lingkup

LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan ini mencakup berbagai jenis lahan pertanian, termasuk sawah beririgasi teknis, sawah tadah hujan, dan lahan kering yang digunakan untuk produksi pangan pokok.

Sementara itu, LSD adalah lahan sawah yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN agar terjaga kelestariannya dan tidak dialihfungsikan ke penggunaan lain. Penetapan LSD bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian, khususnya lahan sawah, guna memastikan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

Perbedaan Utama LP2B dan LSD

Cakupan Lahan. LP2B mencakup berbagai jenis lahan pertanian yang digunakan untuk produksi pangan pokok, tidak terbatas sawah. Sebaliknya, LSD secara spesifik fokus pada lahan sawah yang dianggap penting untuk dilindungi guna menjaga produksi pangan nasional.

Dasar Hukum dan Penetapan. LP2B didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penetapan LP2B dilakukan oleh pemerintah daerah dan diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing daerah. Sementara untuk LSD ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi.

Tujuan dan Fokus Perlindungan. LP2B bertujuan melindungi seluruh lahan pertanian pangan untuk memastikan ketersediaan pangan pokok secara berkelanjutan. Fokusnya pun lebih luas, mencakup berbagai jenis lahan pertanian. LSD memiliki fokus yang lebih spesifik pada perlindungan lahan sawah. Tujuannya adalah menjaga lahan sawah agar tidak dialihfungsikan ke penggunaan non-pertanian, mengingat peran krusial sawah dalam produksi pangan nasional.

Secara teknis di Kabupaten Gunungkidul khususnya pelaksanaan perlindungan LP2B berada di Dinas Pertanian dan Pangan, sementara pengendalian LSD dalam ranah Kantor ATR/BPN Gunungkidul.