Kalurahan Tepus

Viral di Media Sosial, Pemerintah Daerah Dorong Penyelesaian Melalui Dialog dan Penataan Pengelolaan Kawasan Wisata

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id) – Pemerintah Kalurahan Tepus bergerak cepat menindaklanjuti polemik yang mencuat terkait pungutan sukarela di jalur masuk Pantai Watulawang. Permasalahan yang kembali menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial tersebut dibahas dalam forum diskusi dan klarifikasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, Panewu Tepus, Danramil, Kapolsek Tepus, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Ketua Bamuskal,  hingga kelompok masyarakat yang berkepentingan di kawasan wisata Watulawang.

Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (9/6/2026) di Ruang Perpustakaan Kalurahan Tepus tersebut menjadi langkah awal untuk mengurai persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat sekaligus mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Berawal dari Tuntutan Pemerataan Manfaat Wisata

Dalam forum tersebut, perwakilan Kelompok Jalan Watulawang, Wasito atau yang akrab disapa Toge, menyampaikan bahwa kelompok yang dipimpinnya terbentuk sebagai respons terhadap berkembangnya aktivitas wisata di Pantai Watulawang.

Menurutnya, meningkatnya jumlah pengunjung seharusnya memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat sekitar, khususnya warga yang memiliki lahan dan terdampak langsung oleh perkembangan kawasan wisata tersebut. Namun dalam perjalanannya, kelompoknya menilai belum terdapat kejelasan mengenai pengelolaan kawasan maupun mekanisme pembagian kesempatan usaha di Pantai Watulawang.

"Kami tidak harus mendapatkan satu kapling untuk setiap orang. Yang kami harapkan adalah adanya ruang atau tempat yang bisa dimanfaatkan bersama," menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam forum tersebut.

Terungkap Tiga Kelompok yang Beraktifitas di Watulawang Saat ini

Diskusi juga mengungkap fakta bahwa aktivitas di kawasan Watulawang saat ini melibatkan beberapa kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Tugiran atau yang dikenal sebagai Mbah Dalang menjelaskan bahwa dirinya bukan ketua kelompok pengelola Pantai Watulawang sebagaimana yang selama ini banyak dipersepsikan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga kelompok yang saat ini beraktivitas di kawasan tersebut, yaitu:

• Kelompok Pantai atau Kelompok Pasiran yang memiliki kapling usaha di kawasan pantai;
• Kelompok Bukit Watulawang yang mengelola lahan milik pribadi;
• Kelompok Jalan Watulawang yang terdiri dari warga sekitar jalur menuju pantai.

Penjelasan tersebut kemudian memperjelas bahwa persoalan yang berkembang tidak hanya berkaitan dengan pungutan di jalur masuk, tetapi juga menyangkut tata kelola kawasan wisata dan distribusi manfaat ekonomi di dalamnya.

"Manfaat pariwisata seharusnya tidak terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat."

— Disampaikan dalam forum oleh perwakilan Satpol PP Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Daerah Siap Kawal Proses Penyelesaian

Sejumlah instansi yang hadir dalam pertemuan menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut.

Satpol PP Kabupaten Gunungkidul menekankan pentingnya menjaga citra pariwisata daerah sekaligus mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul meminta dilakukan identifikasi ulang terhadap kelompok-kelompok yang ada di Watulawang sebagai dasar untuk penataan yang lebih jelas dan terstruktur.

Sementara itu, Kapolsek Tepus menyampaikan bahwa penyelesaian harus dilakukan secara terencana dengan terlebih dahulu memastikan siapa pihak yang selama ini bertanggung jawab terhadap pembagian kapling dan pengelolaan kawasan yang menjadi inti persoalan.

Panewu Tepus juga meminta agar langkah penyelesaian segera dilakukan agar persoalan tidak semakin kompleks di kemudian hari.

Kelompok Jalan Watulawang Siap Menghentikan Pungutan

Salah satu hasil penting dalam pertemuan tersebut adalah pernyataan dari Kelompok Jalan Watulawang yang menyatakan kesediaannya menghentikan kegiatan pungutan sukarela di jalur masuk kawasan wisata.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wasito setelah Pemerintah Kalurahan Tepus memastikan akan segera melakukan langkah penyelesaian melalui proses identifikasi dan mediasi. Kelompok Jalan Watulawang menyatakan siap menghentikan kegiatan tersebut mulai Rabu, 10 Juni 2026.

Tim Identifikasi Permasalahan Pantai Watulawang Resmi Dibentuk

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kalurahan Tepus membentuk Tim Identifikasi Permasalahan Pantai Watulawang yang terdiri dari : Hendro Pratopo, S.IP (Lurah Tepus), Sugeng Riyanto, S.IP (Ketua Bamuskal Tepus), Sutrisno, S.IP (Jagabaya Kalurahan Tepus), Bripka Gathot Pramudi (Bhabinkamtibmas), Sertu Subaryanto (Babinsa), unsur Kapanewon Tepus, Kanit Intel Polsek Tepus, dan Lusiana Dyah Pratiwi, S.AP (Dukuh Ngasem).

Tim ini akan bertugas melakukan pendataan, klarifikasi, dan identifikasi terhadap berbagai aspek yang menjadi sumber persoalan guna menghasilkan rekomendasi penyelesaian yang objektif dan dapat diterima semua pihak.

Harapan Bersama untuk Masa Depan Watulawang

Pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Kalurahan Tepus ini menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antar kelompok masyarakat serta pemangku kepentingan di kawasan wisata Watulawang.

Seluruh pihak sepakat bahwa penyelesaian persoalan harus ditempuh melalui dialog, data yang valid, dan semangat kebersamaan. Dengan terbentuknya tim identifikasi dan komitmen penghentian pungutan sukarela, diharapkan langkah-langkah berikutnya dapat menghasilkan solusi yang adil, menjaga kondusivitas masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pengembangan pariwisata Watulawang sebagai salah satu destinasi unggulan di wilayah selatan Gunungkidul.