Kalurahan Tepus

Anggota DPRD dari Partai Nasdem Heri Purwanto saat menyampaikan sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2020 di Kalurahan Tepus

Tepus (SIDA SAMEKTA)-Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan mengakibatkan konsekuensi penyesuaian nomenklatur terhadap peraturan yang bersesuaian. Di antara peraturan yang mengalami perubahan adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah.

Dinas DP3AKBPM &D Kabupaten Gunungkidul bersama anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari Komisi A Heri Purwanto (Nasdem) dan Arif Wibawa, S.Pd.T (PKS) melaksanakan sosialisasi perda tersebut di Kalurahan Tepus, Senin (29/03/2021). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbatas karena pertimbangan pembatasan masa pandemi COVID-19, hanya mengundang Pamong Kalurahan, Bamuskal dan Ketua Lembaga Kalurahan. Selain itu Panewu Tepus Alsito, S.Sos beserta sebagian jajaran juga hadir dalam kegiatan ini.

Dalam penyampaian materi, kedua narasumber menjelaskan bahwa perubahan peraturan ini akibat dari penyesuaian nomenklatur akibat perubahan tentang kalurahan. Sementara secara substansi dan isi dari peraturan ini tidak begitu banyak berubah dari peraturan yang mengatur tentang Kepala Desa. Anggota Bamuskal diminta segera mempelajari isi dari peraturan ini karena proses pemilihan lurah menjadi tanggung jawab dari Bamuskal nantinya. Proses tahapan pemilihan lurah dimulai sekitar bulan Juli 2021, sedangkan pelaksanaan pemilihan akan berlangsung sekitar bulan Oktober tahun ini.

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung dengan lancar namun karena terbatasnya waktu tidak memungkinkan adanya banyak tanya jawab. Selain itu, kedua anggota dewan akan segera melanjutkan acara di tempat lain. (yn)