Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id) – Rabu (23/08/2023) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Gunungkidul mengadakan Focus  Group Discussion (FGD) tentang hasil pengawasan pemanfaatan Tanah di Kalurahan.  Dari hasil pengawasan pemanfaatan tanah desa yang dilakukan oleh DPTR DIY dan DPTR Kabupaten mayoritas desa/kalurahan belum menindaklanjuti proses perijinan ke Kasultanan/Kadipaten/Gubernur. Oleh karenanya, Pemerintah Kalurahan harus segera memproses perizinan penggunaan tanah desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY.
Narasumber dari DPTR menyampaikan bahwa penggunaan tanah Kalurahan untuk hal-hal berikut :
Digarap sendiri (untuk pertanian dan Non Pertanian), Sewa, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan Kerjasama Pemanfaatan. Dari pemanfaatan tersebut hanya penggunaan untuk lahan pertanian yang tidak memerlukan izin dari Kasultanan/Kadipaten/ Gubernur.
Selain itu, penggunaan Tanah Desa dilarang untuk hal-hal berikut :
- Mengalihkan izin ke pihak lain
- Menambah keluasan tanah yang telah ditetapkan izin
- Menggunakan sebagai tempat tinggal
- Lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan
- Penggunaan tidak sesuai Tata Ruang
Sanksi pelanggaran pemanfaatan tanah desa :
- Teguran tertulis
- Pencabutan izin
- Penyerahan aset kepada desa , pengembalian dan peruntukan tanah sesuai fungsinya
- Diproses hukum
Penentuan Besaran Sewa
- Sewa untuk Pertanian dengan Perkal Pungutan
- Sewa untuk non Pertanian berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Publik
- Dalam hal TKD digunakan untuk Pemerintahan, Sosial dan/atau penilaian lebih besar dari biaya sewa diatur dengan Peraturan Desa/Kalurahan