Kalurahan Tepus

TEPUS, 23 April 2024 Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) DIY dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri melakukan kunjungan pasca pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan. Kunjungan ini salah satunya menuju ke Kalurahan Tepus. Pelatihan ini pernah dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pemdes Kemendagri akhir tahun 2023 lalu yang juga diikuti dari pemerintahan Kalurahan Tepus.

Monev ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelatihan telah memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja aparat pemerintah di desa.

Dalam kunjungannya, Tim yang berjumlah empat personil ini diterima dengan baik oleh pemerintah Kalurahan Tepus di ruang tamu balai Kalurahan Tepus dalam sesi diskusi, ramah tamah, wawancara dan pengisian kuisioner. Dengan melibatkan Lurah, Carik, Pangripta, sekretaris Bamuskal, dan unsur PKK (merupakan peserta yang pernah mengikuti pelatihan). Mereka memberikan tanggapan dan jawaban terkait sistem pemerintahan yang diterapkan di Kalurahan. Selain wawancara, pemerintah Kalurahan juga menyiapkan dokumen yang relevan, seperti peraturan Kalurahan dan dokumen lainnya, untuk mendukung proses evaluasi yang dilakukan tim Monev.

Kegiatan Monev ini menjadi bagian penting dalam upaya tindak lanjut pasca pelatihan, untuk memahami kondisi aktual di Kalurahan Tepus dan sejauh mana implementasi hasil pelatihan telah diterapkan dalam program kerja pemerintah desa. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk menilai efektivitas dan dampak positif dari pelatihan peningkatan kapasitas aparaturnya.

Dengan dilakukannya kegiatan Monev ini, diharapkan akan terungkap informasi yang berharga mengenai manfaat dan kontribusi pelatihan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalurahan Tepus. Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi dan meningkatkan program pelatihan yang lebih efektif dan terarah bagi aparat pemerintah desa di masa mendatang.

Hal-hal yang menjadi pembahasan antara lain :

1. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang berintegritas dan inovatif yang telah dijalankan.

2. Pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa yang sudah dilakukan.

3. Jenis kerjasama desa.

4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran dan atau laporan lainnya.

5. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa

6. Hubungan kemitraan pemerintah Kalurahan dan Bamuskal.

7. Usaha desa dan berjalan BUMKal.

8. Sistem keuangan dan pengawasan pengelolaan keuangan.

9. Sistem informasi desa.