Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id) - Tim tenaga ahli dari Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) pusat telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Desa di Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak seperti Lurah, Pamong, Bamuskal, BUMKal, Pendamping Desa, dan lembaga di Kalurahan Tepus, serta dukungan dari DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul dan Panewu Anom Kapanewon. Pengamanan kegiatan juga dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang turut hadir dalam acara. Kunjungan ini berlangsung di Ruang Perpustakaan Bintang Pustaka Kalurahan Tepus pada Rabu, 15 Mei 2024.

Dalam kunjungan ini diagendakan sebuah pertemuan dengan cara survey, wawancara, dan diskusi forum. Survey yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan dan permasalahan yang ada di Kalurahan Tepus guna penyusunan Dokumen Strategi Peta Jalan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tim terdiri dari dua orang tenaga ahli, yaitu Tenaga Ahli Pengawasan, Tata Kelola Desa dan Antikorupsi (Budi Nurwahyuni) dan Tenaga Ahli Data dan Informasi Desa (Muhammad Taufik).

Kegiatan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi Kalurahan Tepus. Dengan adanya survei dan wawancara bersama para pemangku kepentingan di Kalurahan, akan terjadi pemetaan yang jelas mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dokumen Strategi Peta Jalan yang disusun sebagai hasil dari kegiatan ini akan menjadi pedoman yang dapat membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, serta memberikan arah yang lebih jelas dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di Provinsi DIY, Kalurahan Tepus menjadi satu-satunya yang berkesempatan menerima kunjungan dari tim Tenaga Ahli Kemenko PMK bersama dengan 7 provinsi lainnya di Indonesia. Dalam kata pengantar, Budi Nurwahyuni menyampaikan bahwa kedatangan tim bukanlah kebetulan belaka. Mereka telah mempelajari tentang desa Tepus melalui data dan informasi yang tersedia di internet.

Budi Nurwahyuni atau yang akrab di sapa Bu Yuni menyampaikan, "Kunjungan tim ini bertujuan untuk melihat secara langsung sistem pemerintahan yang berjalan di Kalurahan Tepus, sebagai gambaran dan uji petik keterkaitan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Hanya ada 7 provinsi di Indonesia yang berkesempatan mendapatkan kunjungan ini, sehingga Kalurahan Tepus memiliki kesempatan untuk menyajikan data-data terkait dan menyampaikan kendala yang dihadapi untuk perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia. Selain itu kami juga akan menulis sebuah karya good practice, sebagai desa inspiratif dari Kalurahan Tepus, dengan tema Melalui P3PD untuk menuju belanja desa yang berkualitas."

Kehadiran tim Tenaga Ahli dari Kemenko PMK di Kalurahan Tepus menciptakan momentum penting dalam upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa. Melalui penelitian dan kunjungan langsung, diharapkan akan ditemukan praktik terbaik yang bisa dijadikan contoh bagi desa-desa lain dalam mencapai belanja desa yang berkualitas.

Dengan panduan beberapa pertanyaan, Pemerintah Kalurahan Tepus berhasil menyajikan data dan informasi yang relevan terkait pelaksanaan Undang-Undang Desa di Kalurahan Tepus. Diantaranya tentang program kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, pemukiman dan tata ruang, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat tentunya.

Kunjungan ini juga sebagai wujud nyata dari pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, terutama dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa. Dengan adanya evaluasi langsung terhadap sistem pemerintahan yang ada, diharapkan akan terungkap kendala-kendala yang dihadapi serta solusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa.