Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id) - Pemerintah terus berupaya memperkuat pengawasan di tingkat kalurahan. Hal ini terlihat dari acara Sosialisasi Kebijakan Pengawasan dan Isu-isu Strategis di Bidang Pengawasan yang digelar Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul di Ruang Rapat Kapanewon Tepus, Selasa (23/9/2025).

Acara ini dihadiri peserta dari lima kalurahan di Kapanewon Tepus, termasuk Kalurahan Tepus yang mengirim perwakilan dari unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), hingga tokoh masyarakat.

Pembukaan acara dipimpin langsung oleh Panewu Anom Kapanewon Tepus, sebelum berlanjut ke sesi utama.

Dua narasumber dari Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni Gunawan, SE (Ketua Komisi A) dan Maryati (Anggota Komisi A), menyampaikan sejumlah materi penting, meliputi:

1. Urgensi pembinaan dan pengawasan bagi perangkat pemerintahan

2. Pedoman pengawasan beserta dasar hukum yang melandasinya

3. Langkah-langkah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja

4. Diskusi strategis seputar isu aktual seperti contoh pengisian pamong kalurahan, tukar guling tanah kas desa, program PTSL, hingga penerapan kode etik penyelenggara pemerintah.

Melalui forum ini, peserta memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya pengawasan sebagai instrumen membangun pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan transparan. Selain itu, peserta juga diarahkan untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan sosial serta menjadi mitra kritis pemerintah desa.

Ke depan, hasil sosialisasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh seluruh kalurahan di Kapanewon Tepus melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan kode etik bagi penyelenggara pemerintahan.

Pengawasan bukan sekadar kontrol, tapi juga bagian dari upaya membangun pemerintahan yang akuntabel dan dipercaya masyarakat,” tegas Gunawan dalam paparannya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan aparatur dan masyarakat di tingkat kalurahan dapat semakin sadar akan pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan.