Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id) — Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 sekaligus Persiapan Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat (RR) Handayani, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, (15/12/2025).

Rakor ini menghadirkan unsur pemerintah kalurahan yang terdiri dari Lurah, Carik, serta Ketua Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) dari berbagai kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, termasuk Kalurahan Tepus. Kehadiran unsur pimpinan dan pengawas kalurahan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi dan tata kelola pemerintahan kalurahan yang lebih baik.

Dalam rakor tersebut, DPMKP2KB menyampaikan evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang masih dihadapi kalurahan selama tahun 2025. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama antara lain capaian realisasi anggaran kalurahan yang belum optimal, proses pengisian pamong kalurahan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, serta persoalan kedisiplinan pamong dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) juga menjadi salah satu topik pembahasan penting. DPMKP2KB menekankan perlunya pengelolaan TKD yang tertib administrasi, sesuai regulasi, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi pendapatan serta kesejahteraan kalurahan.

Melalui rakor ini, DPMKP2KB berharap seluruh kalurahan dapat melakukan pembenahan dan percepatan penyelesaian permasalahan yang ada, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 secara lebih matang, efektif, dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan kalurahan yang profesional dan berdaya saing.