Kalurahan Tepus

Tepus - Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2026. Menindaklanjuti penerbitan tersebut, pada hari Kamis, 12 Februari 2026, Koordinator Tim Penarik PBB Kalurahan Tepus bersama dengan para Dukuh Kalurahan Tepus melaksanakan kegiatan pemilahan SPPT PBB-P2 tahun 2026.

Kegiatan yang bertempat di Ruang rapat Balai Kalurahan Tepus ini melibatkan pemilahan kurang lebih 11 ribu SPPT. Tujuan dari pemilahan ini adalah untuk mengelompokkan SPPT berdasarkan wilayah padukuhan, sehingga memudahkan proses pendataan dan pengetikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P-2 per padukuhan.

Menurut keterangan Koordinator Tim Penarik PBB Kalurahan Tepus, Bayu Susilo, S.IP, proses pengetikan DATA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK P-2 per padukuhan akan dimulai pada hari Jumat, 13 Februari 2026. Pengetikan ini akan didasarkan pada hasil pemilahan SPPT yang telah dilakukan oleh masing-masing dukuh untuk wilayah padukuhannya.

Diharapkan dengan dimulainya proses pemilahan dan pengetikan SPPT PBB-P2 ini, pendistribusian SPPT kepada wajib pajak di Kalurahan Tepus dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Hal ini akan mendukung optimalisasi penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Kalurahan Tepus mengimbau kepada seluruh wajib pajak PBB-P2 di wilayahnya untuk segera melakukan pembayaran PBB-P2 setelah menerima SPPT. Pembayaran tepat waktu akan membantu kelancaran pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul.