Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id) -  Pemerintah Kalurahan Tepus mengikuti kegiatan Kick Off Pelaksanaan Pendataan Penyandang Disabilitas se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara daring melalui aplikasi Zoom, Jumat (22/5/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Staf Kamituwa yang mewakili Lurah Tepus.

‎Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMKDukcapil) DIY ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Pemerintah Daerah DIY Nomor B/400.12/3/SET Tahun 2026 tentang Pendataan Penduduk Penyandang Disabilitas di DIY.

‎Acara dibuka langsung oleh Kepala Dinas PMKDukcapil DIY, KPH Yudanegara, Ph.D., sekaligus bertindak sebagai pimpinan rapat. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif.

‎“Data ini akan menjadi basis data strategis di dalam Sistem Informasi Kalurahan/Kelurahan, mulai dari tingkat kalurahan, kapaden/kemantren, kabupaten/kota, hingga provinsi,” ujar KPH Yudanegara saat membuka acara.

‎Beberapa poin penting yang disampaikan dalam kegiatan tersebut antara lain:

‎· Pendataan akan dikoordinasikan oleh perangkat daerah penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan/kelurahan.

‎· Dilakukan validasi hasil pendataan serta pengayaan elemen data berbasis SIAK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.

‎· Biaya pendataan dapat memanfaatkan APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan mengoptimalkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Reformasi Kalurahan atau sumber pembiayaan lain yang sah.

‎Dengan adanya pendataan ini, diharapkan Kalurahan Tepus dapat lebih optimal dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak kepada penyandang disabilitas, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi secara adil dan setara.

‎Pemerintah Kalurahan Tepus berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil kick off ini dengan berkoordinasi bersama unsur kapanewon serta Dinas PMKDukcapil DIY guna kelancaran pelaksanaan pendataan di lapangan.