Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id) - Pemerintah Kalurahan Tepus melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Rutin Pamong Kalurahan pada Senin, 08 Juni 2026 bertempat di Balai Kalurahan Tepus. Rakor dipimpin langsung oleh Lurah Tepus dan diikuti pamong kalurahan, Bamuskal, serta seluruh dukuh se-Kalurahan Tepus.

Dalam arahannya, Lurah Tepus menyampaikan bahwa kekompakan dalam rakor perlu ditingkatkan sebagaimana semangat kebersamaan saat pelaksanaan apel pagi. Selain itu, disampaikan pula terkait penjadwalan ulang penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada bulan Juli mendatang.

Lurah Tepus juga menyinggung kembali viralnya dugaan pungutan liar di salah satu pantai wilayah Tepus. Pemerintah Kalurahan bersama dinas terkait akan melakukan langkah koordinasi dan penyelesaian permasalahan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kamituwa menyampaikan bahwa akan dilaksanakan Undangan Koordinasi DTSEN pada 10 Juni 2026 di Balai Kalurahan Tepus.

Sementara itu, Ulu-Ulu menyampaikan beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya program RTLH, kegiatan PKTD Pantai Beling yang dimulai bulan Juni, serta perkembangan usulan listrik masyarakat. Dari total 146 usulan yang masuk dan telah diverifikasi, realisasi tercepat diperkirakan tahun 2026. Selain itu, PDAM dijadwalkan melakukan pengecekan lapangan wilayah Ngasem pada minggu ketiga bulan Juni.

Pelatihan UMKM juga akan dilaksanakan di Balai Padukuhan Dongsari dengan jumlah peserta 30 orang dan menghadirkan narasumber dari Dewan Kabupaten.

Danarta melaporkan bahwa gaji bulan Juni serta realisasi anggaran bulan Mei telah selesai dilaksanakan. Sedangkan Pangripta menyampaikan proses penyelarasan RPJM sesuai hasil musyawarah dusun serta inventarisasi permasalahan tiap padukuhan selama bulan Juni.

Dalam sesi penyampaian dukuh, berbagai laporan perkembangan PBB, RTLH, jambanisasi, hingga infrastruktur padukuhan turut disampaikan. Dukuh Blekonang II melaporkan capaian PBB tahun 2026 telah selesai serta pembangunan cor rabat yang telah mencapai 98 persen.

Selain itu, sejumlah dukuh juga menyampaikan adanya warga yang membayar PBB melalui bank sehingga diperlukan konfirmasi bukti pembayaran guna sinkronisasi data.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bamuskal menyampaikan bahwa persoalan tunggakan pajak lama perlu dicermati karena pada masa lalu sistem pembayaran masih dilakukan secara gelondongan sehingga cukup sulit diidentifikasi secara rinci.

Menutup rakor, Lurah Tepus menyampaikan bahwa Pemerintah Kalurahan tidak merasa terganggu dengan adanya kegiatan rasulan yang menggunakan Balai Kalurahan. Disampaikan pula bahwa apel hari Senin mendatang akan dimajukan menjadi pukul 08.30 WIB.

Rakor berlangsung dengan lancar sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kalurahan Tepus.