Kalurahan Tepus

Regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa atau kalurahan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Melalui aturan ini, setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta dokumen pencatatan sipil lainnya secara tertib, akurat, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan turunan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta berbagai peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur standar pelayanan, pemanfaatan data kependudukan, dan digitalisasi layanan adminduk. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.