Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id) - Pemerintah Kalurahan Tepus menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rutin Pamong Kalurahan pada Senin, 20 Juli 2026, bertempat di Balai Kalurahan Tepus. Rakor dipimpin oleh Lurah Tepus dan diikuti oleh pamong kalurahan, staf, serta jajaran Bamuskal sebagai forum koordinasi untuk menyamakan langkah dalam pelaksanaan program pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan.

Dalam sambutannya, Lurah Tepus, Hendro Pratopo, S.IP., mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadiran dalam apel dan rakor rutin. Beliau menyampaikan bahwa pada pekan ini terdapat sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan, di antaranya kegiatan pengajian, pelatihan, serta berbagai perlombaan. Selain itu, pada hari Minggu mendatang Lurah bersama jajaran Kasi dan Kaur dijadwalkan menghadiri kegiatan Paguyuban Senike di Sukoharjo.

Lurah juga mengingatkan seluruh pamong agar senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga etika bermedia digital, serta berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menjelang pelaksanaan Lomba Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya, Lurah mengajak seluruh pamong dan staf memberikan dukungan penuh agar Kalurahan Tepus dapat menampilkan pelayanan administrasi yang terbaik.

Pada kesempatan tersebut, Jagabaya menyampaikan informasi mengenai jadwal penilaian Lomba Adminduk yang akan berlangsung setelah tim selesai melakukan kegiatan di Kalurahan Kemadang. Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan pelayanan kepada masyarakat selama proses penilaian berlangsung.

Sementara itu, Kamituwa Budi Untoro menyampaikan informasi bahwa SLB Puspa Melati telah membuka pendaftaran peserta didik baru. Selain itu, disampaikan pula laporan mengenai kegiatan droping air bersih yang dilakukan oleh pihak penyedia sebagai upaya membantu masyarakat di wilayah yang membutuhkan.

Ketua Bamuskal, Sugeng Riyanto, menyampaikan apresiasi dari Grup Purbo Laras atas pendampingan Pemerintah Kalurahan Tepus dalam kunjungan yang telah dilaksanakan. Dalam forum tersebut, beliau juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap seluruh aset tanah milik Kalurahan, baik tanah kas desa maupun tanah bengkok. Ia menegaskan bahwa tanah bengkok tidak diperkenankan diperjualbelikan sebelum pamong memasuki masa purna tugas serta mengingatkan agar penebangan pohon di atas tanah kalurahan dilakukan secara bijaksana demi menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, disampaikan harapan agar pada tahun 2026 dapat direalisasikan pengadaan tanah kas desa untuk memenuhi kebutuhan tanah bengkok bagi pamong yang masih belum mencukupi.

Menanggapi hal tersebut, Lurah menjelaskan bahwa pembagian maupun pemanfaatan tanah kas kalurahan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur yang berlaku. Pemerintah Kalurahan juga terus berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung realisasi kebutuhan tersebut.

Pada sesi diskusi, para dukuh menyampaikan berbagai usulan dan aspirasi dari wilayah masing-masing. Dukuh Tegalweru menyampaikan kebutuhan koordinasi terkait bantuan air bersih, pelaksanaan KKN mahasiswa, dugaan adanya oknum yang mencoba memperjualbelikan tanah kalurahan sebelum masa purna tugas, serta perkembangan pengeboran kincir air. Pemerintah Kalurahan menjelaskan bahwa persoalan KKN akan dikoordinasikan dengan dosen pembimbing, sedangkan terkait tanah pelungguh akan tetap menjadi perhatian sesuai aturan yang berlaku. Untuk menindaklanjuti persoalan pertanahan, akan dibentuk Tim 7 sebagai bagian dari langkah pengawasan.

Dukuh Trosari I menanyakan perkembangan pengeboran kincir air yang saat ini ditargetkan mencapai kedalaman 40 meter. Sementara itu, Dukuh Trosari II mengangkat pembahasan mengenai aturan tanah lungguh yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum khusus.

Dari wilayah Blekonang I dan Blekonang II, beberapa masukan berkaitan dengan tanah lungguh, akses jalan menuju lahan, serta undangan kegiatan masyarakat. Pemerintah Kalurahan menyampaikan bahwa pembahasan mengenai pertanahan akan dilakukan secara khusus agar seluruh kebijakan dapat dipahami bersama sesuai ketentuan yang berlaku.

Dukuh Ngasem mengusulkan bantuan toren air serta dukungan swadaya untuk pengadaan tempat keranda di pemakaman. Pemerintah Kalurahan menyampaikan bahwa pengadaan toren telah masuk dalam pembahasan dan berpeluang direalisasikan pada tahun ini melalui pemanfaatan dana surplus BUMKalma sesuai kemampuan anggaran.

Sementara itu, Dukuh Walangan menyampaikan informasi mengenai rencana pengembangan lahan untuk taman bermain yang berkaitan dengan tanah Sultan Ground (SG). Pemerintah Kalurahan menegaskan bahwa setiap langkah akan didahului dengan koordinasi bersama Pemerintah Kalurahan dan pihak-pihak terkait agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dukuh Dongsari mengusulkan agar pihak TK berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan terkait pemanfaatan lahan serta menanyakan kemungkinan penggunaan surplus UPK untuk pembangunan MCK. Sedangkan Dukuh Pakel mengusulkan pengadaan toren air di wilayahnya. Pemerintah Kalurahan menjelaskan bahwa seluruh usulan akan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Di akhir rakor, anggota Bamuskal Markam mengingatkan agar setiap kerusakan bangunan maupun fasilitas umum segera dikomunikasikan kepada pihak terkait sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Melalui rakor rutin ini, Pemerintah Kalurahan Tepus berharap koordinasi antar pamong, Bamuskal, dan seluruh pemangku kepentingan semakin solid sehingga pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan aset kalurahan, serta pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku.