Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id),Selasa (11 Agustus 2026) — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Sekretariat Daerah (Setda) bersama Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pembinaan bagi petugas pemungut retribusi kalurahan. Kegiatan berlangsung di Ruang Perpustakaan Bintang Pustaka Kalurahan Tepus.

Kegiatan tersebut mengangkat persoalan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di sejumlah tempat retribusi wisata kawasan pantai selatan Gunungkidul. Pembinaan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman, integritas, serta pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi wisata.

Peserta kegiatan terdiri atas petugas pemungut retribusi dari empat kalurahan, yaitu Kalurahan Tepus, Sidoharjo, Ngestirejo, dan Banjarejo. Selain petugas pemungut retribusi, turut diundang Panewu dari Kapanewon Tepus dan Tanjungsari serta Lurah dari keempat kalurahan tersebut.

Berbagai narasumber dari unsur Pemerintah Kabupaten Gunungkidul turut memberikan materi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Narasumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan materi dari sisi penguatan pengawasan. Penekanan diberikan pada pentingnya pelaksanaan tugas sesuai ketentuan, tertib administrasi, serta menghindari berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Sementara itu, narasumber dari Disparekrafpora Kabupaten Gunungkidul, yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas, memaparkan sejumlah kasus pelanggaran yang ditemukan dalam kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan. Berbagai temuan tersebut menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan pemungutan retribusi wisata dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Materi berikutnya disampaikan oleh narasumber dari DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul yang menekankan pentingnya penguatan moral dalam menjalankan pekerjaan. Setiap petugas diharapkan dapat bekerja dengan hati yang baik dan ikhlas, sehingga niat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan dapat diminimalisir.

Dari unsur Satpol PP Kabupaten Gunungkidul, disampaikan penegasan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), khususnya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan penegakan Perda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan pembinaan berlangsung secara terbuka dan interaktif. Dalam sesi tanya jawab, berbagai usulan, masukan, serta saran disampaikan oleh peserta. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mencari solusi dan langkah perbaikan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi wisata di lapangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh petugas pemungut retribusi dapat semakin memahami tanggung jawabnya, meningkatkan integritas dalam bekerja, serta melaksanakan pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbaikan tata kelola pemungutan retribusi tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas di lapangan, tetapi membutuhkan dukungan dan pengawasan bersama dari pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, serta seluruh pihak yang terlibat. Dengan pengelolaan yang semakin tertib dan transparan, potensi kebocoran PAD dapat ditekan dan penerimaan daerah dari sektor pariwisata dapat dioptimalkan.