Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id) – Pada hari Rabu, 12 Agustus 2026, Pemerintah Kalurahan Tepus melalui Kamituwa, Bapak Budi Untoro, menggelar rapat koordinasi bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan yang bertempat di ruang tamu Kalurahan Tepus ini membahas isu krusial mengenai adanya indikasi keterlibatan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) dalam aktivitas judi online (judol).

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam koordinasi tersebut, terdapat temuan bahwa data rekening milik sejumlah KPM digunakan untuk transaksi yang terindikasi judi online. Hal ini diperkuat dengan munculnya keterangan pada aplikasi DTSEn yang mendeteksi adanya aktivitas transaksi mencurigakan tersebut.

Beberapa platform perbankan dan dompet digital (e-wallet) yang terdeteksi digunakan untuk transaksi ini antara lain OVO, DANA, SeaBank, BRI, dan GoPay. Dari hasil penelusuran data, tercatat kurang lebih 181 KPM di wilayah Kalurahan Tepus yang terindikasi dalam kasus ini.

Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak Pendamping PKH menyarankan agar Pemerintah Kalurahan Tepus dapat memberikan informasi dan edukasi yang jelas apabila ada KPM yang datang untuk melakukan klarifikasi terkait status bantuan mereka. Selain itu, sebagai bentuk penanganan proaktif, pihak Pendamping PKH juga akan turun langsung untuk menyampaikan informasi dan peringatan kepada para KPM yang bersangkutan.

Pemerintah Kalurahan Tepus sangat menyayangkan adanya indikasi penyalahgunaan dana atau rekening ini. Melalui koordinasi ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, bukan untuk kegiatan yang melanggar hukum seperti judi online.