Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gununungkidulkab.go.id) - Pemerintah Kalurahan yang mendapat penugasan untuk melaksanakan pemungutan retribusi masuk kawasan wisata memperoleh bagian dari hasil pemungutan tersebut. Ketentuan ini menjadi salah satu skema yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penugasan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga kepada Pemerintah Kalurahan.

Berdasarkan Pasal 7 Perbup tersebut, pemberian bagi hasil kepada Pemerintah Kalurahan diperhitungkan berdasarkan persentase atas realisasi pendapatan pemungutan retribusi yang benar-benar dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kalurahan.

Dalam ketentuannya, terdapat dua skema pembagian hasil berdasarkan waktu penugasan pemungutan retribusi.

Pertama, Pemerintah Kalurahan yang ditugaskan melakukan pemungutan mulai pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB pada hari berikutnya diberikan bagian dari hasil pelaksanaan pemungutan retribusi paling banyak 25 persen dari realisasi pendapatan pemungutan yang diperolehnya.

Kedua, bagi Pemerintah Kalurahan yang ditugaskan melaksanakan pemungutan selama 24 jam setiap hari, diberikan bagian dari hasil pelaksanaan pemungutan retribusi paling banyak 35 persen dari realisasi pendapatan pemungutan yang diperolehnya.

Dengan demikian, besaran bagi hasil tidak dihitung dari target atau perkiraan pendapatan, melainkan berdasarkan realisasi pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan.

Besaran Persentase Ditetapkan Bupati

Pasal 7 juga menegaskan bahwa penentuan persentase bagian hasil atas penugasan pemungutan retribusi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Artinya, angka 25 persen dan 35 persen merupakan batas paling tinggi, sedangkan persentase yang diterapkan kepada masing-masing Pemerintah Kalurahan ditentukan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Besarnya penerimaan bagian hasil pemungutan retribusi untuk setiap Kalurahan juga ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD.

Skema Pembagian Retribusi

Secara sederhana, skema yang diatur dalam Pasal 7 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebagai ilustrasi, apabila suatu Kalurahan memperoleh realisasi pemungutan retribusi sebesar Rp100 juta, maka dengan persentase maksimal 25 persen, bagian hasil yang diterima dapat mencapai Rp25 juta. Sementara apabila Kalurahan tersebut mendapat penugasan pemungutan selama 24 jam dan persentase yang ditetapkan adalah maksimal 35 persen, bagian hasil dapat mencapai Rp35 juta.

Namun, angka tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan batas maksimal. Besaran yang benar-benar diterima setiap Kalurahan tetap mengikuti persentase yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati serta realisasi pemungutan yang dilakukan.

Kebijakan ini memberikan dasar bagi Pemerintah Kalurahan yang terlibat langsung dalam pemungutan retribusi kawasan wisata untuk memperoleh bagian hasil sesuai dengan beban dan waktu penugasan yang diberikan. Di sisi lain, mekanisme tersebut juga menempatkan realisasi pemungutan sebagai dasar utama dalam penghitungan penerimaan bagi hasil.

Dengan adanya skema ini, pembagian hasil pemungutan retribusi kawasan wisata antara pemerintah daerah dan Pemerintah Kalurahan memiliki dasar pengaturan yang jelas, sekaligus memberikan kepastian mengenai mekanisme penghitungannya.

Sebagai informasi, Kalurahan Tepus juga menjadi salah satu Kalurahan yang melaksanakan pemungutan retribusi kawasan wisata melalui dua pos retribusi, yakni Pos Tepus Malam dan Pos Pok Tunggal. Keberadaan dua pos tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan penugasan pemungutan retribusi di wilayah Kalurahan Tepus, sehingga realisasi pendapatan dari masing-masing pos menjadi salah satu dasar dalam penghitungan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan penugasan pemungutan retribusi di Kalurahan Tepus juga mengikuti skema pembagian hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perbup Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2024.