Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id), Selasa (13/10/2026) – Upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus menjadi perhatian berbagai pihak. Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan para Dukuh se-Kalurahan Tepus.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bapak Suwignyo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dan Bapak Heri Nugroho, S.S. dari Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar). Dari Kapanewon Tepus, hadir Panewu Anom yang didampingi Kepala Jawatan Keamanan dan Kepala Jawatan Praja. Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dan penguatan sinergi dalam mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB-P2.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa PBB-P2 memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan daerah. Penerimaan pajak yang dihimpun dari masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak perlu terus ditingkatkan.

Berdasarkan capaian yang disampaikan dalam pertemuan, realisasi PBB-P2 Kalurahan Tepus saat ini baru mencapai 74 persen. Capaian tersebut menjadi perhatian bersama sekaligus dorongan untuk meningkatkan upaya penagihan dan pelunasan pajak, sehingga target penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Para Dukuh memiliki peran strategis dalam upaya tersebut karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Melalui pendekatan yang komunikatif, para Dukuh diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi mengenai pentingnya pembayaran PBB-P2, mengingatkan warga yang belum memenuhi kewajibannya, serta mendorong penyelesaian pembayaran secara tertib dan tepat waktu.

Peningkatan capaian PBB-P2 tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama dan komitmen bersama antara pemerintah kalurahan, pemerintah kapanewon, BKAD, para Dukuh, serta seluruh elemen masyarakat. Koordinasi yang baik, penyampaian informasi yang jelas, dan pelayanan yang memudahkan masyarakat diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Selain sebagai kewajiban warga negara sesuai ketentuan yang berlaku, pembayaran pajak juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu menjadi bagian penting dari upaya bersama mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan langkah nyata dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Kalurahan Tepus. Dengan semangat gotong royong dan sinergi seluruh pihak, capaian PBB-P2 diharapkan terus meningkat hingga mencapai target yang telah ditentukan.