Kalurahan Tepus

Tepus (desatepus.gunungkidulkab.go.id) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Gunungkidul mengadakan kegiatan sosialisasi bertema “Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pasca Revitalisasi” pada Jumat (18/7). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Amin Nurohmah, M.Sc, yang memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan yang adil dan berpihak kepada semua kelompok masyarakat.

Dalam paparannya, Amin menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan memastikan semua warga, termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan, dapat merasakan manfaat pembangunan secara setara. “Negara hadir bukan hanya untuk mayoritas, tapi untuk seluruh kelompok masyarakat yang menopangnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa PUG tidak berkaitan dengan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, melainkan menyasar struktur sosial yang kerap menimbulkan ketimpangan. “Pengarusutamaan gender bertujuan membangun struktur sosial yang inklusif,” tambahnya.

Amin juga mengingatkan bahwa kerangka regulasi tentang PUG telah tersedia secara nasional maupun daerah. Di antaranya, Permendagri No. 67 Tahun 2011 yang mewajibkan perangkat daerah menyusun PPRG, serta Permenkeu RI No. 62 Tahun 2023 yang menetapkan alokasi anggaran untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja berbasis analisis gender dalam dokumen anggaran. Di tingkat lokal, Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Perda No. 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

“Penerapan pengarusutamaan gender sebaiknya dilakukan sejak usia dini, bahkan sebelum anak masuk pendidikan dasar. Peran PAUD sangat penting dalam membentuk nilai-nilai kesetaraan,” jelasnya.

Terkait anggaran, Amin menyampaikan bahwa Anggaran Responsif Gender (ARG) bukanlah anggaran tambahan, bukan pula pembagian anggaran berdasarkan jenis kelamin. “ARG fokus pada bagaimana anggaran yang tersedia mampu memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjabarkan tiga bentuk anggaran responsif gender, yakni:

1. Anggaran spesifik gender, seperti program untuk kelompok wanita tani atau layanan sunat massal;

2. Anggaran kesetaraan gender, yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial;

3. Anggaran umum yang diarusutamakan agar memberi dampak merata bagi seluruh warga.

Amin juga menegaskan bahwa tidak semua kegiatan harus dikoreksi agar menjadi responsif gender, karena beberapa kegiatan bersifat netral, seperti pemetaan bencana atau layanan meteorologi.

“Yang penting adalah pengarusutamaan dilakukan di sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi atau tipping point, agar dampaknya lebih luas. Dan yang perlu diingat, pengarusutamaan tidak berarti harus menambah anggaran,” pungkasnya.

Dengan memahami prinsip equity (kesetaraan), diharapkan Kalurahan di Gunungkidul, semakin mampu menyusun perencanaan pembangunan yang responsif, adil, dan inklusif terhadap semua golongan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut Pemerintah Kalurahan Tepus Hadir yang di wakili oleh Bayu Susilo selaku Kaur Pangrepta. 

Kontributor : Bayu