Kalurahan Tepus

Tepus (SIDA SAMEKTA)- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDesa) Tepus adakan Musyawarah Desa (Musdes) Pencermatan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2017 pada hari Kamis, 28 Desember 2017 di Balai Desa Tepus.

Musdes tersebut dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan menghadirkan Ketua RT, Ketua RW dan Dukuh di wilayah Desa tepus serta dihadiri oleh Suyono selaku Sekretaris Desa Tepus sekaligus sebagai Ketua TKPKDesa yang melekat pada jabatannya, Salip,MAP selaku Kasi Pelayanan sekaligus Sekretaris TKPKDesa yang juga melekat pada jabatnnya sebagai narasumber, Suroto sebagai Operator SIDA SAMEKTA.

Musdes 1 BDT Tahun 2017 adalah pencermatan terhadap data kemiskinan Verval BDT Tahun 2016 untuk memilah rumah tangga (ruta) dengan ketentuan masih berstatus tetap sebagai ruta miskin, peningkatan kesejahteraan, ganti kepala ruta, ruta pindah, ruta meninggal, pergantian komposisi ruta, ruta baru ataupun ruta yang tidak dikenal.

Selain update data kemiskinan juga dilakukan pencermatan terhadap data dari Kementerian Sosial yang tidak beririsan dengan data BDT Tahun 2016. Data yang dimaksud adalah data ruta yang tidak masuk dalam BDT Tahun 2017 karena sudah dinilai mampu oleh Dukuh dan pemangku kebijakan di padukuhan namun saat ini masih mendapatkan program bantuan dari pemerintah.

Setelah pencermatan dilakukan kemudian direkap dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pencermatan BDT Tahun 2017 yang akan ditindaklanjuti dengan verifikasi dan validasi di lapangan dengan form pendataan yang diberikan oleh BAPPEDA Gunungkidul.

Dalam materinya Bapak Salip mengharapkan kerjasama yang baik kepada para petugas pendata guna mendapatkan hasil verval yang valid dan optimal. beliau berpesan agar tidak ada blank data atau isian yang dikosongi.

Bapak Suyono juga menyampaikan BDT yang sudah memasuki tahun ke tiga tersebut belum diakomodir oleh TNP2K di tingkat pusat sehingga masih banyak bantuan yang kurang tepat sasaran. Namun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui BAPPEDA dan Dinas Sosial tetap konsisten untuk memperjuangkan metode verval BDT agar bisa diterima oleh TNP2K.

“Pemerintah Pusat belum menggunakan data BDT ini dalam menyalurkan bantuan, makanya masih ditemui data yang tidak beririsan tersebut. Seperti tahun 2018 nanti, kuota PKH tiba-tiba ditambah namun tidak diketahui sumber datanya secara jelas. Dari kisaran 6 juta penerima PKH tahun ini akan menajdi 10 juta di tahun 2018. Ini sangat bertolak belakang dengan upaya validasi kemiskinan.” Imbuh Suyono.